Indonesia Menyapa, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendukung langkah Danantara yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi.
Menurut Rahmat, sinergi tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah untuk membangun BUMN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Secara khusus, ia mengapresiasi Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, yang memimpin inisiatif tersebut.
“Pak Dony sebagai pembantu Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Beliau berani mengambil keputusan bisnis yang tepat, tetapi tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik,” kata Rahmat kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
“BUMN memang harus dikelola secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Rahmat menambahkan.
Baginya, Dony merupakan sosok profesional yang mampu menjalankan transformasi BUMN dengan pendekatan bisnis yang kuat dan tetap mengedepankan kepentingan negara.
Rahmat menilai, berbagai kebijakan yang dijalankan Dony menunjukkan arah transformasi BUMN yang semakin sehat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“COO Danantara itu profesional murni yang hebat. Beliau bekerja dengan hitungan bisnis negara, bukan kepentingan kelompok. BUMN harus benar-benar kembali untuk rakyat,” ucapnya.
Ia menjelaskan, transformasi yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil positif.
Salah satunya terlihat dari peningkatan kinerja sejumlah BUMN yang mencatatkan pertumbuhan laba.
Rahmat juga memuji langkah penyederhanaan atau perampingan jumlah BUMN dilakukan secara terukur.
Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan negara tanpa mengorbankan kepentingan pekerja.
“Yang patut diapresiasi, penyusutan jumlah BUMN dilakukan tanpa mengandalkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Ini menunjukkan transformasi dilakukan dengan perencanaan yang matang,” ungkapnya.
Ia menilai, keberanian melakukan pembenahan terhadap perusahaan yang terus merugi merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus meningkatkan daya saing BUMN.
KPK Diminta Dampingi Proyek Strategis
Diberitakan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi proyek-proyek strategis khususnya di sektor hilirisasi agar terhindar dari potensi korupsi.
Hal tersebut disampaikan Dony Oskaria usai bertemu Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin di Gedung KPK C1, Jakarta, Senin (29/6/2026).
“Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam pekerjaannya,” kata Dony.
Dony juga meminta KPK untuk membantu implementasi whistleblower system yang akan terintegrasi antara seluruh BUMN dengan KPK.
Sumber: Anggota DPR Dukung Langkah Danantara Gandeng KPK Kawal Proyek-proyek Hilirisasi – TribunNews.com