Indonesia Menyapa, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pelantikan pejabat tersebut seiring sejumlah pimpinan di Kabinet Merah Putih mengalami persoalan hukum, seperti Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Selain itu, terdapat informasi Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan dilantik Presiden Prabowo menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan, pada hari ini.
Kabar tersebut diungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.
“Bung (Said) Iqbal besok mudah-mudahan, insyaAllah akan menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Kita dukung penuh sebagai gerakan buruh,” ujar Andi Gani di sela-sela Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Ia yakin meski masuk dalam pemerintahan, Said Iqbal tidak akan meninggalkan kaum buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan.
“Bung Iqbal saya yakin komitmennya sangat penuh untuk berjuang untuk buruh. Begitu juga Bung Jumhur di Menteri LH. Di tengah kesibukannya, beliau masih mau hadir di Kongres KBPI,” ucap Andi.
Pergantian Menkeu?
Masyarakat saat ini juga mendapat informasi, Presiden Prabowo akan melakukan pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
Dikabarkan Purbaya Yudhi Sadewa akan menjadi Gubernur Bank Indonesia, dan posisi Menteri Keuangan diisi Chatib Basri.
Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis rumor yang menyebutkan adanya rencana pergantian posisi tersebut.
Penegasan itu disampaikan oleh Mensesneg usai rapat bersama dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
“Lho siapa yang mau mengganti? Nggak ada yang mau mengganti,” ujar Prasetyo.
Dijelaskan Prasetyo, pemerintah meminta publik untuk tidak mudah percaya pada spekulasi liar yang beredar terkait perombakan figur di kementerian maupun lembaga negara.
“Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada,” ucapnya.
Mensesneg mengatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelaraskan kebijakan antarlembaga. Pertemuan antar pelaku otoritas ekonomi saat ini terus dilakukan secara intens.
“Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas apa, yang mengelola ekonomi,” tambah Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa pertemuan dan rapat antarpemangku kebijakan akan terus digencarkan untuk merespons dinamika yang ada.
“Dan hari ini adalah tindak lanjut. Tindak lanjut memang dalam situasi yang seperti sekarang intensitas harus diperkuat, kerjasama harus dipererat,” tutupnya.