Indonesia Menyapa, Jakarta — Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang membawa kabar penting bagi pemilik bisnis. Kebijakan ini mengatur ulang ketentuan mengenai penggunaan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha kecil.
Dalam aturan tersebut, pemerintah memberikan lampu hijau bagi Perseroan Terbatas (PT) Perorangan untuk menikmati fasilitas PPh Final UMKM. Syarat utamanya adalah total peredaran bruto atau omzet usaha tersebut tidak melampaui angka Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua PT Perorangan bisa menikmati tarif pajak rendah sebesar 0,5 persen ini secara otomatis. Terdapat kriteria spesifik yang membuat sebuah badan usaha berbentuk PT Perorangan dilarang menggunakan skema PPh Final UMKM.
Pengecualian ini ditujukan bagi PT Perorangan yang didirikan oleh individu dengan keahlian khusus tertentu. Khususnya jika perusahaan tersebut bergerak di bidang pemberian jasa yang serupa dengan kategori pekerjaan bebas.
Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 57 ayat (2) PP 20/2026 yang baru saja dirilis. Aturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan tidak termasuk dalam kategori penerima fasilitas jika didirikan oleh individu dengan jasa keahlian khusus.
Larangan ini tetap berlaku meskipun badan usaha tersebut didirikan oleh hanya satu orang sesuai ketentuan hukum. Jika layanan yang diberikan sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, maka pajak yang dikenakan harus mengikuti skema umum.
Merujuk pada Pasal 56 ayat (3) PP 20/2026, penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas memang dikeluarkan dari cakupan PPh Final UMKM. Pemerintah menilai jenis penghasilan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan usaha perdagangan atau industri kecil.
Berikut adalah daftar lengkap kategori jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dilarang menggunakan skema PPh Final :
- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, dan notaris.
- Pejabat pembuat akta tanah, penilai, aktuaris, serta berbagai tenaga ahli sejenis lainnya yang memiliki lisensi khusus.
- Pelaku industri kreatif seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, dan bintang iklan.
- Sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, hingga pelukis.
- Pembuat atau pencipta konten pada media daring, termasuk influencer, selebgram, bloger, vloger, dan seniman digital lainnya.
- Olahragawan profesional yang berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.
- Pemberi jasa pendidikan dan pelatihan seperti penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- Profesi di bidang literasi dan riset seperti pengarang, peneliti, serta penerjemah bahasa.
- Agen iklan dan pengawas atau pengelola proyek pembangunan maupun operasional.
- Perantara atau agen yang bertugas menemukan pelanggan (makelar) serta petugas penjaja barang dagangan.
- Agen asuransi serta distributor perusahaan pemasaran berjenjang (MLM) atau penjualan langsung.
Daftar tersebut menunjukkan bahwa meskipun seseorang membungkus jasa keahliannya dalam wadah badan hukum PT Perorangan, fasilitas pajak UMKM tetap tidak bisa diberikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan antara pekerja bebas individu dengan mereka yang membentuk perseroan.
Contoh Kasus dan Implementasi di Lapangan
Sebagai gambaran nyata, mari perhatikan contoh kasus yang melibatkan seorang profesional di bidang perpajakan. Misalkan Tuan Hanif adalah seorang konsultan pajak yang memutuskan untuk mendirikan PT Perorangan HTC.
Melalui perseroan tersebut, Tuan Hanif menjalankan kegiatan usaha jasa konsultan pajak secara resmi. Meskipun bisnisnya berstatus badan hukum, jenis layanan yang ditawarkan tetaplah jasa dari pekerjaan bebas.
Karena jasa yang diberikan oleh PT Perorangan HTC identik dengan jasa keahlian khusus Tuan Hanif, maka skema PPh Final UMKM tidak bisa digunakan. Perseroan tersebut wajib melaporkan pajaknya menggunakan tarif umum PPh badan.
Ketentuan ini tetap mengikat meskipun omzet PT Perorangan HTC dalam setahun masih berada di bawah ambang batas Rp4,8 miliar. Prinsip utamanya bukan hanya pada nilai omzet, melainkan pada substansi jasa yang diberikan kepada klien.
Ringkasan kriteria PT Perorangan yang tidak dapat menggunakan PPh Final UMKM :
| Kriteria Larangan | Penjelasan Detail |
|---|---|
| Jenis Pekerjaan | Memberikan jasa yang tergolong dalam kategori pekerjaan bebas sesuai undang-undang. |
| Kualifikasi Pendiri | Didirikan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. |
| Substansi Jasa | Layanan yang ditawarkan perseroan sejenis dengan keahlian profesional pendirinya. |
| Ambang Batas Omzet | Tidak berlaku bagi profesi ahli meski pendapatan di bawah Rp4,8 miliar per tahun. |
Tabel di atas mempermudah pemilik bisnis untuk memetakan apakah badan hukum yang mereka bentuk masuk dalam kategori yang dikecualikan atau tidak. Pemahaman ini sangat penting guna menghindari kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak tahunan.
Secara keseluruhan, PP 20/2026 ini memberikan kepastian hukum bagi para pemilik PT Perorangan di Indonesia. Di satu sisi memberikan kemudahan bagi UMKM riil, namun di sisi lain tetap menjaga integritas sistem pajak bagi kalangan profesional.
Bagi Anda yang baru saja mendirikan PT Perorangan, sangat disarankan untuk melakukan pengecekan kembali terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan. Hal ini untuk memastikan apakah bidang usaha Anda termasuk dalam kategori pekerjaan bebas atau bukan.
Sumber: Catat! Ini Aturan Terbaru PT Perorangan Tak Bisa Pakai PPh Final UMKM 2026