Menata UMKM dari Ruang Publik: Upaya Ambon Membangun Ekonomi Rakyat

UMKM

Indonesia Menyapa, Ambon — Ambon perlahan menata wajah ekonominya dari ruang-ruang yang selama ini dianggap sederhana. Di tengah upaya memperkuat ekonomi daerah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali ditempatkan sebagai fondasi utama bukan sekadar pelengkap.

Di sejumlah sudut kota, perubahan itu mulai tampak dalam bentuk yang lebih nyata. Ruang-ruang terbuka yang sebelumnya hanya menjadi tempat berkumpul kini beralih fungsi menjadi ruang produktif, tempat aktivitas ekonomi tumbuh berdampingan dengan kehidupan sosial masyarakat. Dari sinilah penataan UMKM mulai menemukan pijakannya, menyentuh langsung keseharian warga.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan sarana usaha bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kota Ambon telah menyalurkan 80 unit booth kontainer dan 200 etalase untuk mendukung aktivitas jualan masyarakat.

Ruang terbuka publik seperti Wainitu, Air Salobar, dan Amahusu pun mulai ditata tidak hanya sebagai ruang sosial, tetapi juga sebagai ruang ekonomi. Penataan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib, higienis, dan memiliki daya tarik bagi masyarakat.

Selain fasilitas fisik, dukungan juga diberikan melalui akses pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan bagi kelompok usaha bersama, hingga pengembangan usaha bagi ribuan UMKM. Pemerintah melihat bahwa penguatan sektor ini tidak bisa mengandalkan satu pendekatan saja, melainkan harus menyentuh berbagai aspek secara bersamaan.

Upaya ini tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari kebutuhan untuk menjawab tantangan klasik yang dihadapi pelaku UMKM: keterbatasan modal, akses pasar, hingga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Salah satu langkah yang juga kini mulai diterapkan adalah penggunaan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sejumlah ruang terbuka publik, seperti Wainitu, Air Salobar, dan Amahusu. Upaya ini bukan sekadar mengikuti tren, tetapi bagian dari strategi memperluas inklusi dan literasi keuangan di tengah masyarakat.

“Digitalisasi menjadi kebutuhan agar pelaku UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Melalui QRIS, transaksi diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan mendorong pelaku usaha untuk lebih adaptif terhadap teknologi keuangan,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena.

Bodewin melihat ruang-ruang tersebut bukan hanya sebagai tempat berkumpul, melainkan sebagai titik awal membangun ekosistem ekonomi rakyat yang lebih inklusif. Dari sana, berbagai intervensi dilakukan—mulai dari penyediaan sarana usaha, edukasi keuangan, hingga dorongan digitalisasi.

 

Mendorong Adaptasi

Perubahan cara bertransaksi perlahan mulai terasa di ruang-ruang terbuka publik di Ambon. Di antara deretan booth sederhana di Wainitu, tanda-tanda pergeseran itu tampak dari sebuah barcode kecil yang ditempel di meja jualan QRIS, yang kini mulai diperkenalkan kepada para pelaku UMKM.

Namun, perubahan itu tidak datang secara instan. Bagi sebagian pelaku usaha, termasuk Putri Ubra (23), proses beradaptasi masih berjalan pelan-pelan, mengikuti ritme keseharian mereka yang sebelumnya lebih akrab dengan transaksi tunai.

Putri baru mulai menggunakan QRIS sekitar sepekan terakhir. Ia mengaku belum banyak transaksi yang menggunakan metode tersebut, karena sebagian besar pembeli masih membayar secara langsung.

“Kalau QRIS kita baru dapat minggu kemarin, jadi yang pakai masih sedikit. Kebanyakan masih uang tunai,” katanya.

 

Salah satu pelaku UMKM Putri mulai menerapkan sistem pembayaran digital di booth jualannya. (ANTARA/Winda Herman)

 

Meski begitu, ia mulai merasakan perubahan kecil dalam perilaku konsumen, terutama dari kalangan anak muda yang lebih terbiasa dengan transaksi digital.

“Sekarang banyak pelanggan, apalagi anak-anak muda, mereka lebih sering pakai QRIS. Jadi lebih terbantu,” ujarnya.

Di titik ini, digitalisasi tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga tentang perubahan kebiasaan baik dari sisi penjual maupun pembeli. Pemerintah mungkin telah membuka akses, tetapi proses adopsinya tetap membutuhkan waktu, pendampingan, dan kesabaran.

Di Wainitu, perubahan wajah ekonomi tidak hanya terlihat dari sistem pembayaran, tetapi juga dari hadirnya ruang-ruang usaha baru yang memberi peluang bagi pelaku UMKM untuk tumbuh.

Di salah satu booth, Putri menata hasil karya tangannya bersama komunitas Doodle Art Ambon. Gelang, kalung, gantungan ponsel, hingga pembatas buku dengan ilustrasi khas tersusun rapi sebagian dibuat sendiri, sebagian lagi merupakan hasil kolaborasi dengan sesama anggota komunitas.

“Kita buat sendiri dengan teman-teman, terus kita jual di sini,” katanya.

Bagi Putri, kehadiran booth ini bukan sekadar tempat berjualan. Ia menjadi ruang yang sebelumnya sulit didapatkan, menjadi ruang untuk berkarya, bertemu, sekaligus memperkenalkan komunitas mereka ke publik yang lebih luas.

“Biasanya wadah kayak begini tidak terlalu dilihat. Jadi saat ada ini, kita sangat terbantu. Ini juga jadi tempat kumpul komunitas,” ujarnya.

Sejak diresmikan pada Februari 2026, aktivitas di kawasan ini mulai menggeliat, terutama pada sore hari ketika pengunjung berdatangan. Meski belum selalu ramai, perputaran ekonomi perlahan mulai terbentuk dari transaksi kecil hingga interaksi sosial yang memperkuat jejaring antar pelaku usaha.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa intervensi sederhana seperti penyediaan ruang usaha dapat menciptakan dampak berlapis. Tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membuka ruang ekspresi dan memperkuat identitas komunitas.

 

Merawat Ekosistem

Di balik aktivitas yang mulai tumbuh, ada kerja pengelolaan yang tidak selalu terlihat. Menghidupkan ruang terbuka publik sebagai pusat ekonomi rakyat, ternyata menyimpan tantangan yang tidak sedikit.

Divisi Strategi Terakota yang juga termasuk pengelola RTP, Ferdy Karelsoukotta (34), menyebut kawasan seperti Wainitu sebagai “pekerjaan rumah besar”.

Menurut dia, tantangan utama bukan hanya menyediakan fasilitas, tetapi memastikan ruang itu benar-benar hidup dan dimanfaatkan secara konsisten.

“Banyak tantangan, terutama memastikan pelaku UMKM ini aktif dan punya komitmen untuk buka,” katanya.

Dalam praktiknya, tidak semua penerima booth mampu mempertahankan usahanya. Karena itu, pengelola menerapkan sistem evaluasi dan rotasi tenant secara berkala, agar peluang tetap terbuka bagi pelaku usaha lain.

Meski dihadapkan pada berbagai kendala, Ferdy mencatat adanya peningkatan aktivitas sejak ruang ini mulai dikelola lebih terstruktur. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, jumlah pengunjung disebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

“Dari 2025 saat RTP ini mulai dibangun sampai awal 2026, peningkatannya sekitar 30 persen,” ujarnya.

Namun, pekerjaan belum selesai. Salah satu tantangan berikutnya adalah membangun identitas kawasan agar tidak sekadar menjadi tempat singgah, tetapi tujuan utama.

“Kita mau orang datang ke sini bukan cuma duduk, tapi punya tujuan mau beli apa, mau cari apa. Jadi ada ciri khas,” katanya.

Harapan itu sejalan dengan keinginan para pelaku UMKM. Putri, misalnya, berharap pemerintah dapat memberi perhatian lebih kepada komunitas kreatif seperti yang ia jalani.

Di titik ini, membangun UMKM tidak lagi sekadar soal program atau bantuan. Ia menjadi proses merawat ekosistem di mana ruang, manusia, dan peluang saling terhubung, meski tidak selalu berjalan mulus.

Di tengah berbagai upaya yang terus berjalan, satu hal menjadi jelas, bahwa membangun UMKM bukan pekerjaan yang selesai dalam satu program, tapi proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan kemampuan untuk terus beradaptasi. Di Ambon, proses itu kini sedang berlangsung dan akan terus bergerak.

 

Sumber: Menata UMKM dari ruang publik: Upaya Ambon membangun ekonomi rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *