Jangan Tolak Tunai, Menteri Maman Minta UMKM Terapkan Sistem Pembayaran Ganda

​Maman tidak menampik bahwa pemerintah saat ini tengah gencar mendorong digitalisasi ekonomi. Namun, adopsi teknologi seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tidak serta merta menghapus kewajiban menerima uang kartal. Menurutnya, inklusivitas dalam bertransaksi adalah kunci dalam masa peralihan ini.

​”Tujuannya memang kita mendorong semakin banyak UMKM yang menggunakan QRIS. Tapi di satu sisi, UMKM yang sudah onboarding ke pembayaran digital juga harus tetap membuka ruang pembayaran dengan sistem cash,” ujar Maman di Jakarta.

​Sebagai jalan tengah, Maman mengusulkan penerapan sistem ganda atau dual system. Artinya, meja kasir UMKM harus siap melayani dua metode sekaligus: pindai kode batang untuk kaum tech-savvy, dan uang tunai untuk masyarakat umum. Hal ini penting mengingat tidak semua konsumen, terutama kalangan lansia atau mereka yang berada di wilayah dengan kendala sinyal, memiliki akses ke dompet digital.

​”Ini proses transisi, tidak bisa sekaligus. Kita tidak bisa mengesampingkan konsumen yang memang belum bisa masuk ke sistem QRIS. Saya pikir dibuat dual saja,” tambahnya.

​Pernyataan Menteri UMKM ini sejalan dengan peringatan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI). Otoritas moneter tersebut menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang dilarang menolak Rupiah yang diserahkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Penolakan hanya dibenarkan jika terdapat keraguan fisik atas keaslian uang tersebut.

​Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, sebelumnya juga menyebutkan bahwa tantangan demografi dan geografis Indonesia membuat uang tunai masih menjadi instrumen vital yang tak tergantikan sepenuhnya dalam waktu dekat.