Indonesia Menyapa, Semarang — Upaya mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Grobogan agar memiliki daya saing tinggi kembali ditegaskan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Novita Nursanty. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian hasil kerja sama DPR RI dan Badan Standardisasi Nasionjelasnya di Kabupaten Grobogan, Minggu (30/11/2025).
Dalam sambutannya, Evita menekankan, UMKM Grobogan harus dipersiapkan bukan hanya untuk memenuhi pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. Keinginannya produk UMKM Grobogan tidak hanya laku secara lokal, tapi mampu menembus pasar nasional dan internasional dengan daya saing global.
“Ada kuncinya. Tidak bisa ujug-ujug masuk e-katalog atau langsung ekspor tanpa persiapan,” tegasnya.
Evita menyebut, standardisasi dan sertifikasi merupakan fondasi penting bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk. Namun di lapangan, ia menemukan berbagai kendala klasik yang masih membayangi pelaku usaha.
“Modal menjadi hambatan, SNI mahal, sertifikat halal juga mahal. Ini nyata dan menjadi kendala UMKM kita,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai Grobogan memiliki potensi besar karena daerah ini kaya sumber bahan baku dari sektor peternakan, perkebunan, hingga pertanian. Keunggulan ini menjadi modal kuat dibanding daerah lain.
“Bahan baku kita ada di sini semua. Tidak semua daerah punya keunggulan seperti Grobogan,” tambahnya.
Menurut Evita, standarisasi harus dibuktikan melalui sertifikasi dan penguatan mutu. Dengan standar dan pengemasan yang baik, branding produk bisa meningkat dan membuka peluang lebih besar.
Evita mengingatkan, persaingan UMKM bukan hanya antar-pelaku lokal, tetapi juga dengan UMKM dari kabupaten lain bahkan produk impor yang membanjiri pasaran.
“Persaingan kita bukan hanya di Grobogan. Ada produk dari luar yang masuk, termasuk produk pakaian bekas impor yang tetap punya standardisasi. Belum lagi produk murah dari China, ini sulit sekali kita saingi,” ungkapnya.
Di tingkat pusat, ia menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI terus mendorong penguatan regulasi agar impor yang merugikan UMKM bisa dikontrol dan dibatasi. “Kita kenceng memperjuangkan agar aturan soal impor ditegakkan,” kata Evita.
Melalui kolaborasi dengan BSN, Evita mendorong agar sertifikasi dan standardisasi bagi UMKM dipermudah sehingga pelaku usaha mampu naik kelas. Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah terkait kemasan, branding, dan akses pasar.
“Para pelaku UMKM perlu sekali sosialisasi mengenai standarisasi. PR kita selama ini soal kemasan bagus dan branding yang kuat,” jelasnya.
Sumber: RRI.co.id – Evita Tekankan Pentingnya Standarisasi Agar UMKM Naik Kelas