Indonesia Menyapa, Jakarta — Joko Widodo (Jokowi) mengaku mencium adanya “agenda besar politik” di balik serangkaian isu yang menerpanya setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.
Jokowi menilai isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari upaya sistematis untuk merusak reputasi politiknya.
Menurut Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, serangan bertubi-tubi yang dialami oleh Jokowi terkait dengan residu politik Pilpres 2024.
“Kalau bicara soal lawan politik tentu saya setuju ya residu politik dalam kontestasi Pilpres 2024 yang lalu tentu masih tersisa cukup banyak ya,” ucap Mardiansyah dalam acara Kompas Petang di Kompas TV, Selasa (15/7/2025).
Ia kemudian menjelaskan, selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi, tentu banyak kelompok yang merasa tak diuntungkan.
“Atau merasa juga beberapa hal yang diamputasi oleh Pak Jokowi yang memang pasti standing-nya demi kepentingan bangsa dan negara, misalnya ada ormas yang dibubarkan dan lain sebagainya.”
“Mungkin itu juga menjadi bagian yang cukup dapat diduga kuat bahwa bagian-bagian yang punya irisan dengan orkestrasi yang sekarang ini dibangun,” ungkap Mardiansyah.
Ia menyebut, berbagai urusan yang ada kaitannya dengan Jokowi selalu ditarik-tarik bahwa itu adalah hal yang penting untuk dipersoalkan.
“Sehingga itu patut diduga ada keinginan untuk men-downgrade reputasi dan lain sebagainya Pak Jokowi dan keluarga.”
“Tapi memang dalam Pilpres 2024 kemarin menjadi kunci ketika ternyata Pak Jokowi juga menjadi kunci kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, pengakuan Jokowi itu disampaikan pada Senin (14/7/2025) lalu.
“Ini perasaan politik saya, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade,” kata Jokowi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terpengaruh dan menganggap tudingan-tudingan itu sebagai hal yang biasa saja.
“Biasa-biasa ajalah,” ucap Jokowi.
Komentar PDIP
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima merespons pernyataan Jokowi yang mencurigai adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyarankan agar Jokowi lebih memilih menyampaikan pemikiran-pemikiran strategis untuk bangsa daripada terlibat dalam narasi politik yang disebutnya terlalu kecil.
“Beliau sebaiknya memberikan pencerahan terhadap bangsa ini, membawa semangat besar, bukan soal-soal seperti itu,” ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai, narasi yang dibangun Jokowi seputar skenario politik hanya akan memperkeruh ruang publik.
Ia berharap mantan presiden itu lebih menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan, sebagaimana dilakukan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
“Politik ini penuh skenario. Tapi yang penting adalah kehendak baik dari masing-masing partai politik. Itu yang perlu dinarasikan,” tegasnya.
Aria Bima menilai, sebagai tokoh yang pernah memimpin dua periode, Jokowi seharusnya menampilkan kepemimpinan moral yang membangun nilai dan kebangsaan, bukan terbawa arus spekulasi.
“Menurut saya, soal ijazah ini juga terlalu berlebihan. Masalah-masalah penting bangsa ini jadi tidak dibicarakan,” tuturnya.
Ia juga membandingkan pendekatan narasi antara Jokowi dan Megawati.
Menurutnya, Megawati kini lebih banyak menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan global, seperti saat kunjungan ke Vatikan dan Tiongkok.
“Bagaimana norma-norma tentang perikemanusiaan, tentang keadilan, tentang kebersamaan itu harus diglorifikasi,” tuturnya.