Indonesia Menyapa, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengalami efisiensi anggaran hingga mencapai Rp 1,3 Triliun.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan dampak efisiensi itu dalam bentuk pengurangan belanja modal hingga perjalanan dinas dalam dan luar negeri.
“Kena efisiensi Rp 1,3 triliun. Ada belanja modal, ada kunjungan,” kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
“Pokoknya perjalanan bagaimana mau ke luar negeri kalau tidak ada anggaran,” imbuhnya.
Adies mengatakan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR sedang pusing karena terkena efisiensi.
Bahkan, menurutnya, DPR bingung untuk menggaji para pegawai setelah Mei 2025.
“Kita ini kalau sampai apa dibintangi terus sampai bulan Mei, bisa-bisa bingung bayar gajian kita juga,” ujarnya.
Kendati demikian, Adies tak menyebut detail total anggaran DPR RI saat ini.
Ia hanya mengatakan DPR harus efektif mengelola anggaran yang terkena efisiensi.
“Jadi harus pokoknya semua kena efisiensi. Jadi harus ikat pinggang keras-keras,” pungkasnya.
Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (KL) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.