Salah Kaprah Implementasi Kerja Sama Desa

Indonesia Menyapa, Jakarta — Antusiasme desa untuk melaksanakan program kerja sama dengan desa lain maupun pihak ketiga semakin meningkat seiring otonomi desa. Kerja sama desa seolah menjadi kecenderungan untuk membangun relasi kelembagaan dan sosial, mempererat harmonisasi antara desa dengan desa dalam satu kabupaten untuk menepis latensi konflik kepentingan. Demikian pula kerja sama desa dengan pihak ketiga, volume kegiatan dan akta perjanjian kerja sama sama juga meningkat di banyak daerah.

Desa memang menjadi tumpuan berbagai program kerja institusi pemerintah di atasnya, institusi pendidikan tinggi, maupun perusahaan yang menargetkan ekspansi bisnis di desa. Kerja sama desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 96 tahun 2017. Kerja sama desa secara prinsip berdasarkan kebutuhan (by needed) dan kemampuan anggaran (budget capacity) masing masing desa yang bekerja sama. Kerja sama desa berprioritas pada empat bidang, yakni pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pembangunan desa.

Regulasi kerja sama desa diatur dalam peraturan bersama kepala desa (permakades) yang sifatnya non permanen. Permakades mewadahi batas waktu, pokok kerja sama, dan kontribusi para pihak (desa) yang bekerja sama. Sedangkan kerja sama desa dengan pihak ketiga diikat dalam perjanjian bersama baik yang berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik di depan pejabat hukum perikatan.

Namun ada beberapa salah kaprah kerja sama desa yang terjadi selama ini. Pertama, kerja sama desa diformalisasikan dalam wadah badan kerja sama antardesa (BKAD). BKAD dibentuk lebih dahulu dibandingkan dengan rancang bangun program, mekanisme, dan tata cara kerja sama desa.

Padahal dalam Permendagri No 96 tahun 2017 Pasal 11 ditegaskan bahwa kerja sama desa “dapat” membentuk Badan Kerja Sama Antardesa (BKAD), memberi makna kerja sama desa tanpa atau dengan membentuk BKAD. Ironisnya BKAD dibentuk tanpa memiliki program program kerja sama desa yang reguler. Bahkan Dana Desa masing-masing desa disetor ke BKAD sesuai kesepakatan kepala desa yang lazimnya masuk dalam kepengurusan BKAD.

Kedua, prosedur kerja sama desa diabaikan. Padahal kerja sama desa prosedur dan tata caranya diatur dalam logika partisipasi publik dan menggunakan asas transparansi dari persiapan, penawaran, penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa, penandatangan, pelaksanaan dan pelaporan.

Kerja sama desa banyak yang mengabaikan aspirasi masyarakat desa dalam implementasinya. Sehingga khusus kerja sama desa dengan desa lebih dominan kepentingan kepala desa dan perangkat desa dibanding wajah kepentingan masyarakat desa. Tidak mengherankan kegiatan kerja sama desa cenderung tidak berkualitas dan menghamburkan anggaran desa yang sejatinya harus dipertanggungjawabkan secara administratif, politik, dan hukum.

Kegiatan kerja sama desa yang mencerminkan pemborosan antara lain piknik para punggawa desa berkedok studi banding dan pelatihan tidak berstandar kualitas dengan label peningkatan kapasitas.

Ketiga, penggunaan APBDes untuk kerja sama desa sering melanggar prinsip dan mekanisme pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No 20 tahun 2018. Banyak desa yang melaksanakan kerja sama desa dan membentuk BKAD mengalokasikan anggaran relatif besar untuk kegiatan kerja sama desa yang ironisnya belum terprogram dan berbasis capaian kinerja. Banyak desa yang mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk kerja sama desa melalui BKAD yang tanpa melalui prosedur musyawarah pembangunan desa khusus atau malah tidak tertuang dalam dokumen Rancangan Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes).

Keempat, kerja sama desa cenderung memboroskan APBDes masing-masing desa yang bekerja sama tanpa output yang jelas. Padahal dalam Permendagri No 96 tahun 2017 Pasal 20 dan Pasal 21 ditegaskan, kerja sama desa harus ada hasil nyata (output). Output kerja sama desa jika berupa uang, maka menjadi wajib ditransfer ke rekening desa sebagai bentuk pendapatan asli desa; dan jika berupa barang, maka ditetapkan menjadi aset desa. Yang menjadi paradoks, kerja sama desa justru lebih sering “membakar” uang dana desa tanpa menghasilkan revenue bagi PADes maupun aset desa.

Memunculkan Polemik
Pengelolaan anggaran desa oleh BKAD sendiri masih memunculkan polemik, mengingat BKAD tidak memiliki legal standing untuk menata kelola dan menatausahakan keuangan desa. Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah diatur subjek pelaksana penatausahaan dan penata kelolaan keuangan desa. BKAD bukan organisasi pemerintah desa dan juga bukan organisasi pemerintah antardesa serta bukan lembaga pemerintah desa yang dibentuk karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri.

BKAD lahir karena adanya kerja sama desa yang dilegitimasi oleh produk hukum kerja sama desa yakni permakades. BKAD adalah lembaga ad hoc pelaksana kerja sama desa yang akan berakhirnya fungsi dan eksistensinya jika kerja sama desa berakhir.

Dalam Permendagri No 96 tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa yang regulasinya lahir lebih dahulu dibanding Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BKAD memang boleh menatausahakan program kerja sama desa. Namun sebagai catatan, penatausahaan kegiatan program kerja sama desa tidak secara otomatis memiliki makna menatausahakan anggaran desa yang menjadi biaya kerja sama desa. Dan, jelas dalam Permendagri No 96 tahun 2017 BKAD melaporkan hasil kerja sama desa kepada masing masing kepala desa.

Secara asas hukum, Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan Lex Specialis Derogat Deli Generali, yakni peraturan khusus tentang pengelolaan keuangan desa yang wajib diutamakan dalam penatausahaan dan penatakelolaan keuangan desa. Konteks demikian BKAD hanya menatausahakan kegiatan program kerja sama desa, sedangkan persoalan pencairan dan pelaporan penggunaan anggaran tetap di bendahara desa. Secara teknis bendahara desa mentransfer dana ke bendahara BKAD sesuai kebutuhan kegiatan program kerja sama desa, bukannya BKAD mengelola “powerfull” anggaran Dana Desa yang disetor masing-masing desa ke BKAD.

Belum Melahirkan Best Practice
Kerja sama desa dengan desa yang terdiri dari kerja sama desa dengan desa dalam satu kecamatan dan kerja sama desa dengan desa antarkecamatan memang harus diakui belum melahirkan best practice yang layak dijadikan rujukan sampai saat ini, baik hasil kerja sama maupun keberlanjutan kerja sama desa berbasis standar kualitas. Justru yang banyak menghadirkan praktik terbaik kerja sama desa adalah kerja sama desa dengan pihak ketiga baik yang di kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun yang dilaksanakan oleh desa dan pihak ketiga yang diikat dalam perjanjian bersama.

Kerja sama desa dengan pihak ketiga lebih berhasil dalam mendorong inovasi program pengembangan ekonomi perdesaan, memperluas kegiatan bisnis di desa, membuka lapangan pekerjaan, dan transfer pengetahuan. Kerja sama desa dengan pihak ketiga lebih menguntungkan dalam kerangka peningkatan PADes dan memperluas jejaring kemitraan antara desa dengan perusahaan, desa dengan Perguruan Tinggi, maupun desa dengan lembaga pemerintahan yang memiliki program unggulan di desa.

Banyak cerita sukses kerja sama desa dengan pihak ketiga yang terbukti membawa manfaat bagi desa dan masyarakat desa. Kerja sama desa dengan PT Danone di Klaten, Jawa Tengah berhasil mengakselerasikan ekosistem wisata desa yang dikelola BUMDesa, melahirkan desa wisata yang mendatangkan PADes yang besar dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ekosistem wisata desa yang eksis belasan tahun yang meliputi desa Janti, Ponggok, Wunut, Tulung, dan Sidowayah. Demikian pula kerja sama desa Kaliwedi di Sragen dengan SMK Pertanian melahirkan desa agroindustri kelengkeng dan agro peternakan domba masyarakat dan BUMDesa.

Kerja sama desa dengan desa akan meraih cerita sukses jika mampu menangkap potensi dan mengembangkannya menjadi usaha bersama yang dikelola badan usaha milik desa bersama (BUMDesma). Desa akan mendapatkan hasil dalam bentuk PADes sekaligus mampu mengoptimalkan daya guna potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi ,dan sumber daya manusia.

Kerja sama desa sekali lagi berprinsip pada kebutuhan yang tidak dipaksakan, melainkan kebutuhan mendesak maupun kebutuhan strategis, serta melihat kemampuan desa dalam membiayai kerja sama dan hasilnya kembali ke desa. Jangan menjadikan frasa kerja sama desa untuk kegiatan yang tidak produktif dan hanya sekadar memboroskan keuangan desa, yang nantinya akan memunculkan resistensi dari masyarakat desa, dan bahkan jika ada unsur tindak pidana korupsi akan menjadi perkara hukum. Kerja sama desa harus ada standar kualitas program kegiatan dan terukur capaian kinerja yang diharapkan.

Trisno Yulianto Koordinator Forum Kajian Ekonomi Perdesaan

 

Sumber: Salah Kaprah Implementasi Kerja Sama Desa (detik.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *