Indonesia Menyapa, Jakarta — Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar membeberkan kemampuan pasukan yang rencananya akan dikirim dalam misi pemeliharaan perdamaian dan juga kemanusiaan ke Gaza Palestina.
Gumilar mengatakan, pasukan yang rencananya dikirim ke Gaza di antaranya berasal dari satuan kesehatan yang memiliki kemampuan untuk merawat dan mengobati.
Selain itu, pasukan yang dikirim juga berasal dari batalyon zeni yang memiliki kemampuan konstruksi dan destruksi.
“Satuan yang dikirim ke Gaza terdiri dari batalion kesehatan yang memiliki kemampuan merawat atau mengobati, batalyon zeni yang memiliki kemampuan konstruksi dan destruksi, batalion perbekalan yang memiliki kemampuan salah satunya mendirikan dapur umum dan batalion support untuk melaksanakan pengamanan,” kata Gumilar saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (8/6/2024).
Sebelumnya, para personel tersebut akan mengikuti proses seleksi, di antaranya tes psikologi.
“Seleksi antara lain meliputi tes kesehatan, jasmani, psikologi,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan pihaknya akan menaati prosedur administrasi yang telah ditetapkan PBB terkait rencana misi kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian ke Gaza Palestina.
Dia mengatakan, sesuai prosedur, untuk bergabung dengan satuan dan misi baru penugasan PBB terdapat empat tahapan pledging atau komitmen.
Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah RI tersebut, telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministrial Meeting di Ghana pada tanggal 5 sampai 6 Desember 2023 yang lalu.
Hal tersebut disampaikan Agus saat Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (6/6/2024).
“Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang, saat ini telah masuk proses pendaftaran atau tingkat level 1,” kata Agus Subiyanto dikutip dari kanal Youtube Komisi I DPR RI Channel pada Kamis (6/6/2024).
“Apabila mandat tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2,” sambung dia.
Pada tingkat 1 pledging saat ini, kata Agus, beberapa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran.
Untuk dokumen yang menjadi tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of orginization, daftar alutsista yang digunakan, daftar self sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personel terkait penentuan satuan stand by, seleksi, pelatihan, dan stand by force.
Saat ini, surat pendaftaran dan data organisasi serta tugas baik bidang personel dan materil sudah dilengkapi.
Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti.
Hal tersebut di antaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRS kepada PBB.
Selain itu, kata Agus, untuk kesiapan personel dan materil serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu diperhatikan bersama guna menyukseskan keputusan politik negara.
Dia mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait.
Kementerian tersebut di antaranya Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes.
Rapat dilaksanakan pada 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta.
Agus juga melaporkan bahwa Kemlu menyampaikan misi yang dilaksanakan di Gaza rencananya merupakan misi Joint Humanitarian Operation atau misi kemanusiaan gabungan.
Saat ini, kata Agus, terdapat dua Panglima Angkatan Bersenjata di kawasan yang menyatakan siap dan bersedia untuk ikut dalam operasi kemanusiaan bersama (Joint Humanitarian Operation) ke Gaza Palestina.
Kedua Panglima Angkatan Bersenjata tersebut berasal dari Singapura dan Australia.
“Yang sudah confirm Panglima Singapura, dan Panglima Australia siap Joint Humanitarian Operation,” kata Agus dikutip dari kanal Youtube Komisi I DPR RI Channel pada Kamis (6/6/2024).
Tentunya, kata dia, operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
“Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN,” kata dia.
“Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Cyprus, Uni Eropa dan AS untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi,” sambung Agus.
Agus juga menegaskan pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI, kata Agus, sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke PBB.
“TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumah sakit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah,” kata dia.
Terkait rencana tersebut, TNI akan membentuk Brigade Komposit.
Ia mengatakan jumlah pasukan tersebut berkisar antara seribu sampai dua ribu personel.
“Untuk pasukan kita buat Brigade Komposit. Jadi seribu sampai 2 ribu, bahkan bisa 3 ribu. Kalau tadi bawa dua kapal berarti ABK-nya juga kita hitung. Kemudian dari Brigade itu kita bentuk empat batalyon. Batalyon support tetap kita buat karena masih konflik,” kata Agus.
“Kemudian Yon (Batalyon) Zeni karena untuk rekonstruksi di sana. Kemudian Yon Kesehatan untuk evakuasi rehabilitasi. Kemudian Yon Bek untuk masak dan sebagainya. Untuk observer mungkin kurang lebih 50 orang kita,” sambung dia.