Ketua DPD RI Mengusulkan MPR Kembali Menjadi Lembaga Tertinggi

Dewuna.com – Usulan supaya MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara juga datang dari Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. Hal itu diusulkan LaNyalla saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Jakarta. Rabu (16/8/ 2023)

LaNyalla menyampaikan usulan tersebut muncul sebagai respons atas aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh organisasi, purnawirawan TNI-Polri, raja dan sultan Nusantara, serta akademisi.

LaNyalla menjelaskan bahwa DPD RI telah mendokumentasikan aspirasi ini dengan baik. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023 telah memutuskan untuk mengambil inisiatif kenegaraan guna membangun kesadaran kolektif terhadap Azas dan Sistem Bernegara Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

LaNyalla mengatakan, penyempurnaan dan penguatan perlu dilakukan, untuk menjawab adanya anggapan bahwa sistem rumusan para pendiri bangsa Indonesia identik dengan sistem era Orde Baru. Padahal faktanya, sistem tersebut belum pernah kita terapkan secara benar, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah terulangnya praktek yang tidak sempurna dari masa lalu.

Dalam konteks tersebut, LaNyalla membacakan keputusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023, yang menyarankan agar Pancasila kembali menjadi Norma Hukum Tertinggi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini akan dilakukan dengan mengembalikan Sistem Bernegara yang sesuai dengan rumusan pendiri bangsa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga : Bamsoet Minta MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Lebih lanjut, LaNyalla menjelaskan bahwa proposal kenegaraan yang diajukan oleh DPD RI melibatkan lima poin utama:

1. Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara

2. Membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan

3. Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah. Bukan penunjukan oleh Presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

4. Memberikan kewenangan kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh.

5. Menempatkan secara tepat, tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan.

LaNyalla berpendapat bahwa melalui usulan ini, bangsa Indonesia akan kembali merangkul nilai-nilai Pancasila secara utuh, dan semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial akan ditegaskan sebagai landasan kuat negara. (Pr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *