Indonesia Menyapa, Jakarta — Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum membahas terkait susunan kabinet menteri yang akan mengisi pos-pos kementerian, dan membantu pemerintah pada periode 2024-2029.
Saat ini, Prabowo telah menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi tim sinkronisasi.
Dimana, tim ini akan melakukan sinkronisasi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Partai pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 disebut-sebut juga telah mempersiapkan kader terbaik untuk masuk ke dalam kabinet menteri.
Bahkan, Partai Amanat Nasional (PAN) mengklaim telah disodorkan 4 pos kementerian untuk diisi kadernya.
Tak hanya partai politik pendukung, salah satu organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahkan menyebut bahwa setengah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran bakal diisi oleh warga NU.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Menurut Gus Yahya, para kader NU tidak harus disiapkan untuk mengisi jabatan menteri.
“Nggak usah disiapkan, sudah siap sendiri banyak itu, banyak yang sudah siap dengan sendirinya, ndak usah disiapkan,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Gus Yahya menyebut bahwa NU adalah fakta demografis di Indonesia.
Menurut Gus Yahya, selama ini NU bukan salah satu faksi politik di Indonesia.
“Kalau saya bilang NU ini fakta demografis, realitas demografis, bukan faksi politik, itu aja,” kata Gus Yahya.
Sehingga, Gus Yahya mengatakan saat kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran terbentuk bakal banyak warga NU.
Bahkan dirinya mengatakan bisa-bisa seluruh menteri pada Kabinet Prabowo-Gibran akan diisi seluruhnya oleh warga NU.
“Nanti kalau sudah jadi kabinet, sampean tanyain satu-satu, Insya Allah ada. Nah paling dak separuh NU, kalau dak malah NU semua,” pungkas Gus Yahya.
Demokrat Serahkan pada Prabowo terkait Menteri
Sementara, Partai Demokrat menegaskan dukungannya kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan postur kabinet ke depannya.
Partai berlogo mercy itu juga enggan memusingkan soal berapa jumlah kursi yang nantinya akan diberikan oleh Prabowo.
“Ini komitmen kami sejak bergabung memperjuangkan beliau di Pilpres 2024 lalu. Bersama-sama saat daftar, saat berjuang di pemenangan, dan mengawal pemerintahan selama lima tahun jika menang,” kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina.
Karena menurut Jovan, Demokrat meyakini Prabowo sebagai Presiden terpilih, lebih memahami kebutuhan kabinet ke depannya.
Termasuk terkait jumlah kementerian yang nantinya akan ada di dalam kabinetnya.
“Penentuan postur kabinet, pemerintahan ke depannya, kami percaya Pak Prabowo yang lebih memahami kebutuhannya. Karena itu kami mendukung penuh langkah beliau. Termasuk dalam jumlah kementerian ke depannya,” ujar Jovan.
Lebih lanjut, Jovan memastikan kalau dalam diskusi pembahasan perihal komposisi kabinet, Prabowo selalu melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Beberapa pembahasan yang dilakukan termasuk soal kepentingan mendatang, termasuk soal ekonomi, pembangunan infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat.
“Kami merasa sangat senang karena beliau (Prabowo) selalu mengajak berdiskusi dengan baik,” ucap dia.
Kendati perihal soal akan difokuskan dimana nantinya kader Demokrat di kabinet, Jovan menyebut, pihaknya akan menyerahkan penuh pada hak prerogatif Prabowo.
Termasuk kata dia, perihal jumlah kursi menteri yang nantinya akan diberikan kepada partai pimpinan AHY tersebut.
“Jumlah menteri? Berapa kader Demokrat yang masuk kabinet Pak Prabowo? Tunggu Pak Prabowo, ya. Itu hak prerogatif beliau. Beliau itu sangat memegang teguh prinsip loyalitas dan kebersamaan,” jelas Jovan.
PAN Tak Terima Partai Baru Gabung Dapat Jatah 3 Menteri
Sedangkan, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menegaskan pihaknya tidak terima apabila ada partai politik yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran langsung mendapat tiga kursi menteri.
Hal tersebut menurutnya kurang tepat.
“Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga (kursi menteri),” kata Saleh.
Menurutnya, partai-partai yang baru bergabung ke pemerintahan itu tidak ikut membantu pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
“Itu kan enggak tepat, bener nggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu nggak tepat,” ucap Saleh.
Namun, Legislator Komisi IX DPR RI itu menegaskan PAN tidak akan memaksa Prabowo dalam urusan penyusunan pos kementerian.
“Kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing-masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden,” tandasnya.
Siapkan Tim Asistensi
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada yang namanya tim transisi. Menurut Prabowo yang ada adalah tim Asistensi.
“Gak kita tidak mengatakan transisi. Tidak ada tim transisi, yang ada tim asistensi,” kata Prabowo usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Selain itu kata Prabowo, pihaknya juga membentuk tim sinkronisasi.
Untuk diketahui sinkronisasi diperlukan untuk memastikan transisi dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke Prabowo-Gibran berjalan dengan lancar.
10 tahun lalu, Presiden Jokowi juga membentuk tim transisi untuk memastikan proses peralihan dari pemerintahan SBY berjalan dengan lancar.
“Ada juga kita bentuk tim sinkronisasi,” kata Prabowo.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto merupakan sebuah tim yang solid.
Sehingga, dia meyakini bahwa akan ada sinkronisasi dalam penyusunan kabinet menteri di era pemerintahan Prabowo-Gibran, mendatang.
Qodari juga menilai, istilah transisi tak akan digunakan oleh pemerintahan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo.
Sebab, banyak hal yang membuat pembangunan atau kerja presiden terpilih dimulai dari nol atau awal ketika dimulai dilakukan transisi.
Hal itu disampaikan M Qodari saat ditanya oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra terkait pengaruh dari Presiden Jokowi dalam konfigurasi kabinet ke depan.
“Ini bukan transisi. Ini sinkronisasi. Kenapa? Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo satu tim. Mereka nggak bermusuhan. Bahkan sangat berkawan, bertemanan. Yang kedua, Pak Jokowi akan membantu Pak Prabowo,” kata Qodari saat sesi wawancara khusus di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
“Saya perbedakan sinkronisasi dengan transisi. Transisi ya. Transisi itu adalah putusnya satu episode dengan episode yang lain. Ya. Contohnya, 2004, Ibu Mega. Putus. Putus seputus-putusnya. Sampai sekarang (dengan SBY),” sambung dia.
Qodari juga memuji tim sinkronasi yang dipimpin oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmmi Dasco Ahmad.
Dimana, tim tersebut telah bertemu dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Apalagi, Stafsus Presiden Jokowi, Grace Natalie turut dalam mengawal tim sinkronisasi.
“Nah nanti kalau bayangan saya, antara Grace dengan Pak Dasco ini akan komunikasi dengan intens. Bukan tabrakan loh ya. Kan ada yang bilang tabrakan. Enggak, menurut saya justru ini bagus. Karena masing-masing ada inisiatif,” ucap Qodari.
“Pak Prabowo ada inisiatif. Kalau memang sinkronisasi itu inisiatif Pak Prabowo. Dari Pak Jokowi juga ada inisiatif,” jelasnya.