BPJS Sosialisasi Penyesuain Iuran Peserta PBI

NTT, Indonesia menyapa. Com
Penyesuaian iuran peserta penerima bantuan iuran bagi masyarakat sangat berdampak bagi masyarakat secara keseluruhan dan juga terhadap masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin. Oleh sebab itu pemerintah melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) melakukan suatu kebijakan untuk masyarakat miskin dapat membuat surat pemberitahuan tidak mampu dari pemerintah daerah agar mendapatkan kartu PBI.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan kesehatan Nusa Tenggara Timur, Fauzi Lukman Nurdiansyah kepada wartawan saat mengelar kegiatan bincang — bincang program JKN – KIS bersama media di restoran nelayan rabu ( 24/11/2019).

Dikatakan, penerima bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Fauzi menjelaskan bahwa dampak yang diharapkan dari penyesuaian iuran tersebut adalah keberlangsungan program JKN-KIS dapat terjaga dan juga perbaikan layanan di fasilitas kesehatan.

” Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran. Perubahan penyesuaian iuran ini hingga saat ini masih diperdebatkan oleh banyak pihak, karena dirasa memberatkan masyarakat namun untuk masyarakat kurang mampu atau miskin , pemerintah pusat membantu lewat program PBI pusat sedangkan di daerah di bantu lewat program penduduk yang didaftarkan, ” ungkap Fauzi.

Terkait hal ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Fauzi Lukman menambahkan, melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, sebenarnya pemerintah masih memiliki andil sebagai pembayar iuran dan tidak berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu, dikarenakan selama ini iurannya di bayarkan oleh pemerintah.

Kepala BPJS NTT kembali menjelaskan bahwa kontribusi pemerintah ini terlihat dari ketentuan baru, di mana dalam Pasal 29 Perpres tersebut dikatakan bahwa besaran iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda ialah sebesar Rp42.000/jiwa/bulan.

“ kalau berbicara segmen peserta, peserta paling banyak adalah PBI sehingga yang paling berkontribusi besar sebenarnya ialah pemerintah. Dan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019,” katanya.

Fauzi lanjut menjelaskan bahwa besaran iuran peserta penerima penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebesar Rp42.000/jiwa/bulan juga telah berlaku sejak 1 Agustus 2019. Dalam hal ini selisih kenaikan iuran sebesar Rp19.000/jiwa/ bulan sejak Agustus 2019 dibayar oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan, sehingga Pemda tetap membayar dengan nominal Rp23.000/orang/bulan. Ini berlaku hingga Desember 2019.

“Selanjutnya per 1 Januari 2020, iuran peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebesar Rp42.000/jiwa/bulan seluruhnya akan dianggarkan dan dibayarkan oleh Pemda melalui APBD,” ungkapnya.
(Win).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *