BPTP Balitbangtan NTT Punya 6 Jenis Layanan Publik Berbasis SPP

NTT, Indonesia menyapa. Com
Untuk menunaikan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, maka BPTP Balitbangtan NTT- Badan Litbang Pertanian telah menyiapkan enam jenis layanan publik menurut Standar Pelayanan Publik (SPP). Kewajiban mewujudkan layanan publik ini, juga merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi, yang berada dibawah kendali Kementerian RB dan PAN.

Keenam jenis layanan publik dimaksud adalah, (i) Layanan Laboratorium Pengujian Tanah, (ii) Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Teknologi; (iii). Layanan Produksi dan Diseminasi Benih Sumber; (iv) Layanan Perpustakaan; (v) Layanan Visitor Plot dan (vi). Layanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa-Mahasiwa.

Keenam layanan ini yang telah dipersiapkan ini telah disusun menurut SPP dilingkungan Kementerian Pertanian sesuai Permentan No. 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan SPP Kementerian Pertanian.

Hal ini disampaikan Kepala BPTP Balitbangtan NTT, Dr. Syamsuddin melalui Kepala KSPP, BPTP NTT, Dr. Tony Basuki saat setelah mengikuti Workshop SPP Dalam Rangka Reformasi di Bali 2-3 Mei 2019.

Dikatakan bahwa, SPP ini sebelum diterapkan maka terlebih dahulu harus menyusun Standar Publik (SP). SP merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas.

Selanjutnya dikatakan bahwa ada 15 komponen penyusun dalam SP, diantaranya adalah Dasar hukum, jam layanan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, pengawasan internal, penanganan pengaduan, dan seterusnya.

Diakui Basuki, bahwa pelayanan berstandar ini adalah masih tergolong baru dalam pelaksanaan pelayanan di lingkungan instansi BPTP . Karena itu diakui bahwa pasti masih ditemui kekurangan di sana sini yang tidak disengaja. Tetapi kami tetap berkomitmen untuk mewujudkan layanan yang optimal bagi masyarakat

Untuk itu dalam waktu dekat BPTP NTT akan melalukan Public Hearing sebagai salah satu untuk menyampaikan Penetapan Maklumat Layanannya.

Untuk diketahui bahwa, Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Maklumat pelayanan wajib dipublikasi secara jelas dan luas, kata Basuki (CP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *