Perlu Ada Sasaran Reformasi Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel.

KupangIndonesia menyapa. Com
Reformasi birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi NTT di tubuh pemerintah masih lemah. Baik itu kualitas pelayanan publik, sistem remunerasi belum layak, lemahnya penegakan hukum, aparat pengawas internal pemerintah masih lemah dan lain sebagainya. Demikian disampaikan kepala biro organisasi Provinsi NTT, Ferdy Kapitan pada kegiatan Bako humas lingkup pemerintah provinsi NTT di hotel Ima ,kamis ( 25/10/2018).

Lebih lanjut Ferdy mengatakan, perlu adanya sasaran reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel. Ada delapan area perubahan birokrasi yakni, mental aparatur dan tata laksana manajeman perubahan, pengawasan, akuntablitas, kelembagaan, sdm ASN, peraturan perundang – undangan, pelayanan publik.

“Oleh karena itu perlu ada percepatan reformasi birokrasi baik itu dari struktur organisasi pemerintah, peningkatan profesionalisasi PNS, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan efisiensi belanja aparatur.” papar Ferdy Kapitan.

Disampaikan pula bahwa perlu ada penerapan keterbukaan informasi publik serta sistem kehumasan perlu ada keterbukaan.
Pada kesempatan tersebut Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat  dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III setda Provinsi NTT, Stef Ratoe Oedjoe mengatakan, secara umum birokrasi kita saat ini dihadapkan dengan 3 (tiga) tantangan besar, pertama, Birokrasi yang belum seutuhnya akuntabel yang ditandai dengan masih rendahnya komitmen untuk memberantas korupsi, APIP belum optimal, manajemen kinerja dan pembangunan belum optimal.

Kedua, Birokrasi yang masih belum efektif dan efisien, yang ditandai dengan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, penegakkan hukum yang masih lemah, pengadaan barang dan jasa belum transparan, ukuran organisasi masih gemuk dan belum sinergis satu sama lain, manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan dengan baik.

Ketiga,  Pelayanan publik yang masih belum optimis sesuai dengan harapan masyarakat, yang ditandai dengan proses pemberian ijin masih berbelit panjang dan belum transparan.

Dikatakan Gubernur Viktor, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi NTT dalam pelayanan publik harus berkualitas  untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maka, perlu terciptanya tata kelola yang baik. Hal tersebut harus didengungkan dalam berbagai forum untuk menjawab perubahan yang sangat dinamis, membangun komitmen dan kesungguhan dari semua pemangku kepentingan terutama pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT, sebagai ujung tombak informasi dalam menyampaikan program dan kinerja. Pemerintah dituntut kemampuannya untuk berperan aktif dalam mengembangkan dan memelihara hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta dapat menyediakan dan memperluas segala bentuk informasi  tentang kebijakkan dan program kegiatan pemerintah Provinsi NTT.

Gubernur Viktor mengharapkan, melalui BAKOHUMAS  Provinsi NTT sekiranya dapat berperan aktif secara sistematis, sinergi dan efektif terhadap kompleksitas  berbagai tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam bingkai Nusa tenggara Timur bangkit menuju masyarakat sejahtera. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan Bakohumas berasal OPD Kabupaten dan Kota se – NTT.
(win)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *